BEI Kesulitan Memonitor Aturan Free Float Saham Emiten

Pialang mengamati pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (23/7). IHSG saat penutupan perdagangan Rabu (23/7), tercatat menguat sebesar 0.2 persen ke level 5,093, dipengaruhi terpilihnya pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla menjadi presiden dan wapres. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/ama/14

ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

Bursa Efek Indoensia (BEI) mengakui agak kesulitan dalam melakukan monitor karena banyaknya opsi untuk mencapai ketentuan dalam aturan tersebut. Salah satunya adalah terkait opsi yang tidak memerlukan izin otoritas, misalnya langsung melalui perdagangan di pasar.
Seperti diketahui, BEI menentukan, free float minimal 50 juta saham dan minimal 7,5 persen dari jumlah saham dalam modal disetor. Sementara jumlah pemegang saham minimal 300 pemegang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek.

Hal itu tertuang dalam peraturan direksi BEI Nomor Kep-00001/BEI/01-2014 pada 20 Januari 2014 perihal perubahan peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Seharusnya ketentuan tersebut sudah harus dipenuhi dalam waktu 24 bulan sejak ditetapkan 30 Januari 2014. Namun sampai Januari lalu, BEI hanya menyatakan masih ada 18 emiten yang belum juga taat dan memberikan dispensasi menjadi akhir Juni 2016 untuk dipenuhi.

Mengutip CNN Indonesia, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Samsul Hidayat mengatakan jajarannya masih melakukan komunikasi dengan emiten-emiten yang belum juga mematuhiketentuan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) dan akan memberi sanksi pada Juni.

Free float masih dimonitor, dan dilihat lagi pada bulan Juni. Yang pertama sudah kami kasih sanksi peringatan. Nanti kita cek lagi,” ujar Samsul.

“Yang jadi susah dimonitor terkait cara perusahaan untuk mencapai ketentuan. Kalau lewat rights issue atau stock split kan ketahuan, karena perlu izin. Kalau yang langsung di pasar ini agak susah,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengaku menyiapkan peringatan lanjutan jika pada Juni nanti masih belum terdapat kepatuhan. Kendati terbilang kurang kuat, Samsul menyatakan sanksi peringatan dimaksudkan agar publik mampu menilai kualitas Good Corporate Governance (GCG) emiten.

“Nanti ada sanksi lagi. Intinya kami memang baru memberi sanksi peringatan. Tapi kan itu juga menjadi semacam pemberitahuan kepada publik, perihal kualitas GCG emiten,” imbuh Samsul.

Ketua Masyarakat Investor Sekuritas Indonesia (MISSI) Sanusi menyatakan perlunya kejelasan hukuman bagi para emiten yang belum juga mematuhi peraturan free float.

“Harus jelas lah. Kalau misalnya sekarang sanksi peringatan, selanjutnya apa. Tapi jangan lupa juga perhatikan nasib investor ritel yang punya saham di emiten itu,” katanya saat dihubungi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s