Sampai Oktober Pendapatan Negara Baru 57%

 

114531_122826_kemenkeu1

Diberitakan CNN Indonesia, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku bendahara negara mencatat sampai 7 Oktober 2015, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru mengantongi pendapatan sebesar Rp 1.004,1 triliun. Angka tersebut baru memenuhi 56,99 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang menitahkan pendapatan sebesar Rp 1.761,64 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, dengan realisasi belanja sebesar 64 persen atau setara dengan Rp 1.269,8 triliun maka defisit anggaran yang terjadi saat ini sekitar 2,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Askolani memaparkan rendhnya pendapatan negara timbul dari penerimaan negara buka pajak (PNBP), yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya harga minyak dunia.

“Ada shortfall karena lifting minyak jadi lebih rendah dan harganya juga lebih rendah (dari asumsi),” ujar Askolani di Kemenkeu, kemarin.

Sebagai catatan, APBNP 2015 menetapkan asumsi makro harga minyak mentah Indonesia di angka US$ 60 per barel dan lifting minyak 825 ribu barel per hari (bph). Sementara realisasi di lapangan, harga ICP bergerak di kisaran US$ 42-US$ 44 per barel dengan capaian lifting minyak 783.390 bph sampai awal Oktober 2010.

Lebarkan Defisit

Sampai akhir tahun nanti, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menyatakan pemerintah berencana memperlebar batas defisit anggaran APBNP 2015, dari 2,23 persen menjadi 2,7 persen PDB. Hal tersebut menurutnya akan terjadi, setelah BKF melihat adanya kemungkinan penerimaan negara berupa pajak akan meleset (shortfall) Rp 150 triliun tahun ini. Hal tersebut ditambah dengan realisasi belanja pemerintah yang diperkirakan hanya tercapai 94 persen atau setara Rp 1865,1 triliun saja.

“Kalau shortfall pajak sekitar Rp 150 triliun, lalu ada penurunan setoran pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan macam macam, saya rasa sih dengan 94 persen defisitnya mungkin melebar,” ujar Suahasil.

“Kalau kita mau bikin plan, tingkat (defisit) yang aman itu 2.7 persen,” lanjutnya.

Menurut Suahasil, angka tersebut hanya batas akhir toleransi pemerintah untuk menambah pembiayaan. Ini agar defisit tidak melebihi batas yang tertera dalam undang-undang (UU) sebesar 3 persen.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s